Korupsi di Malang adalah Hal yang Biasa

Oleh: Anak Agung Malik IP

Kita akhir-akhir ini diguncangkan dengan sebuah fenomena yang cukup pelik dan menyebalkan perihal tentang diprosesnya anggota DPRD kota malang. Mengapa tidak, dari 45 anggota DPRD kota malang 41 Diciduk KPK hingga tersisa 4 orang yang berada di DPRD kota Malang. Hal ini tidak hanya mencederai moral publik tetapi juga mencederai status dari Kota Malang sebagai kota pendidikan.

Belum genap 2 bulan setelah kasus DPRD kota Malang, Publik kembali dihebohkan dengan ditetapkannya Rendra Kresna sebagai tersangka korupsi. Mengutip dari News.Okezone.com kasus pertama yang menjerat Rendra Kresna adalah Rendra diduga menerima suap Rp3,45 miliar dari Ali Murtopo terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ‎tahun anggaran 2011. Kemudian, pada perkara kedua, Rendra diduga menerima gratifikasi sebesar Rp3,55 miliar selama menjabat Bupati Malang selama dua periode. Mantan Politikus NasDem tersebut diduga menerima gratifikasi bersama-sama dengan pihak swasta Eryk Armando Talla.

Begitulah dampaknya jika pejabat publik tidak berhasil melakukan dialog dengan dirinya sendiri. Akibatnya nalar sehat tidak dijadikan sebagai acuan untuk bersikap sebagai pejabat publik, entah dengan segala alasan statistik, tukar tambah kekuasaan, dsb. Fenomena korupsi di malang bukanlah fenomena yang mengejutkan sebetulnya pada saat seluruh tabiat politik nasional kita amati dan perhatikan dengan seksama.

Kalau kita ingin melihat secara umum iklim dan tabiat politik nasional, secara cepat kita akan mengetahui bahwa hampir seluruh kegiatan Politik tidak diselenggarakan di ruang publik, melainkan ditransaksikan secara personal. Tukar tambah kekuasaan berlangsung bukan atas dasar kalkulasi ideologis, tetapi semata-mata karena oportunisme individual. Kita lihat di layar nasional, politik elit tampil dalam bentuknya yang paling dangkal yaitu soal jual-beli di tempat, tidak ada sedikitpun upaya “sofistikasi” untuk sekedar memperlihatkan sifat “elitis” dari percaloan politik itu. Dengan wajah standar, para koruptor menatap kamera, karena yakin bahwa putusan hakim dapat dibatalkan oleh kekuasaan, dan memang tabiat politik nasional seperti tidak menjadikan negara ini sebagai negara hukum, tetapi negara kekuasaan. Dan hal yang cukup menjengkelkan yang dipertontokan di publik adalah sang hakim (juga jaksa dan polisi) memang mengkondisikan sebuah keputusan yang transaksional. Kepentingan bertemu kepentingan, keinginan bermesra dengan kebutuhan.

Di wilayah lokal, politik sudah menjadi konotasi wajib dengan istilah “ uang tunai “. Pemilihan kepala desa akan menjadi sulit jika hanya berlatarbelakang ideologi, politik desa tidak mampan hanya dengan ucapan,” saya ingin membangun jalan di desa, mensejahterakan masyarakat desa “ dsb. Tetapi, politik desa baru akan kongkrit saat seluruh elemen tokoh desa dan penyuplai modal kampanye berjalan atas transaksi take and give. Bukankah anda pernah mengetahui itu di desa anda? Kita sadar bahwa desa mampu menjadi locus pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi, itu hanya akan menjadi fantasi belaka jika adanya tukar tambah dengan para penyuplai modal politik terus berlanjut.

Di wilayah daerahpun tidak terlalu berbeda, Dalam politik wilayah seorang calon kepala daerah sudah mengijinkan proyek-proyek APBD kepada para pemodal, bahkan sebelum ia mencalonkan diri dalam Pilkada. Struktur APBD daerah umumnya condong membengkak pada sisi pegeluaran rutin pejabat dan birokrasi ketimbang pada sisi pengeluaran pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, penulis tidak tahu dengan konteks Malang.

Maka sangat mudah memahami bahwa “indeks pembangunan manusia” kita tetap rendah karena biaya renovasi kamar mandi bupati lebih didahulukan ketimbang membangun fasilitas publik (sekolah, puskesmas, perpustakaan, dsb.). Bahkan upaya antisipasi terhadap kemungkinan jika sang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi nanti, juga sudah dipikirkan. Maka fenomena kepala daerah yang berbondong-bondong pindah dari partai asal ke partai penguasa adalah dalam rangka pragmatisme politik, bahkan oportunis. Tentu itu bukan transfer politik gratisan. Tadah-menadah politik sudah menjadi subkultur politik nasional.

Kebusukan ini perlu kita cari sumbernya, dan menjadi sangat penting karena kultur semacam ini menghina keadilan publik. Bayangkan saja, seseorang membayar pajak dalam rangka untuk mengunci hak mereka untuk mendapatkan sistem yang berkeadilan dan seseorang patuh terhadap hukum tentu dalam rangka mendapatkan hak perlindungan hukum. Tetapi, semua itu justru dibatalkan oleh para penegak hukum dan para penyelenggara negara, para perusak hukum justru dilindungi negara. Para pengemplang pajak, justru dirangkul negara. Dan sialnya dalam urusan sistem politik, kita berhadapan dengan persekongkolan politik kartel yang memonopoli distribusi sumber daya politik dan ekonomi. Bahkan oligarki yang seharusnya menjadi komunal intelektual untuk memikirkan rakyat, justru menjadi sumber arogansi kekuasaan yang sesungguhnya, dengan hanya melibatkan dua-tiga tokoh kunci yang saling menyogok, saling tergantung, dan saling mengintai. Politik menjadi kegiatan personal dari segelintir elit yang terjebak dalam skenario yang saling mengunci, karena masing-masing terlibat dalam persekutuan pasar gelap kekuasaan pada waktu Pemilu.

Oleh karena itu, apa yang kita percayakan kepada penyelenggara negara tentang kesejahteran hanya sekedar alat mereka untuk melegitimasi dukungan saja, penulis tidak bermaksud menyuruh pembaca untuk tidak percaya lagi pada penyelenggara negara. Tetapi, membuka mata dan mengawasi para penyelenggara negara adalah sangat penting dan juga selalu menyodorkan sinisme demi menjaga pernyelenggara ke jalur yang benar menjadi penting, karena itulah cara kerja sistem demokrasi.

Kembali pada topik yang disampaikan sebelumnya, akhirnya kita sedikit mengetahui apa dasar permasalah kita akhir-akhir ini yaitu Ketergantungan politik pada uang lah yang menerangkan persekongkolan itu. Pertaruhan ini tidak ada hubungannya dengan politik ideologi, karena relasi personal telah menyelesaikan persaingan ideologi. Relasi itu tumbuh karena pelembagaan politik tidak berlangsung. Artinya, sistem kepartaian modern dan sistem parlemen kita tidak tumbuh di dalam kebutuhan untuk membudayakan demokrasi, tetapi lebih karena kepentingan elitis individual. Mungkin penulis agak sedikit berspekulasi bahwa jangan-jangan pemahaman tentang dalil-dalil bernegara tidak diajarkan di dalam partai politik yang menyebabkan etika publik bukan merupakan prinsip politik parlemen. Bahwa seolah-olah ada kesibukan mengurus rakyat, itu hanya tampil dalam upaya mempertahankan kursi politik individual, dan bukan karena kesadaran untuk memberi pendidikan politik pada rakyat. Akhirnya, parlemen adalah kebun bunga rakyat, tetapi rakyat lebih melihatnya sebagai sarang ular. Tanpa gagasan, minim pengetahuan, parlemen terus menjadi sasaran olok-olok publik. Tetapi tanpa peduli, minim etika, parlemen terus menjalankan dua pekerjaan utamanya korupsi dan arogansi. Ditambah sikap parlemen yang ingin melemahkan KPK justru menunjukkan bahwa ada tikus yang sedang bersekongkol untuk bebas dari Pemburunya. Logikanya sekarang, selama KPK terus menerus tetap menangkap para koruptor artinya selama itu pula fungsi lembaga formal tidak bekerja. Dan disitu sikap etis publik untuk tetap mendukung KPK mesti kita semarakkan.

Jadi, sangat tidak mengejutkan bahwa akhirnya 41 dari 45 Anggota DPRD kota Malang tiba-tiba terciduk oleh KPK. Ini hanya soal waktu kapanpun setiap saat kota dan kabupaten lain akan bernasib sama jika kultur politik busuk ini masih dijalankan. Sekali lagi, Defisit akal di parlemen adalah sebab dari defisit etika. Arogansi kepejabatan digunakan untuk menutupi defisit akal maka berlangsunglah fenomena ini. Lucu sekali bukan, bahwa sebelumnya sang politisi menjadi pengemis suara rakyat pada waktu Pemilu, kini bersikap diri sebagai pemilik kedaulatan dan kekuasaan. Faktor inilah yang menerangkan mengapa oposisi tidak dapat bekerja dalam sistem politik kita. Tukar tambah kepentingan antara eksekutif dan legislatif bahkan berlangsung sampai urusan “titik dan koma” suatu rancangan undang-undang. Transaksi itu sering tidak ada kaitannya dengan soal-soal ideologis, karena memang motif koruptiflah yang bekerja di bawah meja-meja sidang.

Pertanyaannya sekarang, mengapa tabiat politik kita bisa begitu? Adakah faktor lain yang lebih fundamental dari sekedar faktor Uang? Mari kita berfikir megenai itu, anda mau tidak mau itu pilihan, setiap pelihan punya konsekwensi.

Terimakasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close