[Review] Manajemen Pelayanan Publik

oleh: Alfiana Rizky Ramadhany (Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara)

1. Konsep, fungsi dan tujuan pelayanan publik

– konsep pelayanan
Dalam konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik menjadi sesuatu yang di bangun dalam unsur pemerintahan. Amanat dalam undang-undang nomer 25 tahun 2009 menjadi motivasi bagi pemimpin negara untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal. Pelayanan publik yang maksimal berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Pelayanan publik bukan hanya memberikan pelayanan berbentuk fisik tetapi juga berbentuk sikap,perilaku dan penerima. Benang merah yang dapat kita ambil dari adalah sebuah jalan keluar dari apa yang diinginkan oleh rakyat atau peraturan yang ada dan dibuat untuk masyarakat

– fungsi pelayanan publik

Dalam Undang-undang nomer 25 tahun 2009 pasal 2, dijelaskan bahwa pelayanan public dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum antar masyarakat dan penyelenggara negara, kepastian huku yang ada dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebutuhan masyarakat akan terpenuhi sesuai dalam perundang undangan yang berlaku dalam pelayanan publik. Pelayanan publik oleh pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan publik harus diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan public secara baik dan berkualitas dipengaruhi oleh konsepsi dasar yang di bangun dengan reformasi birokrasi menuju tatanan dan system pengelolaan yang professional.

– tujuan pelayanan publik

Tujuan pelayanan publik ialah untuk kepentingan masyarakat jika pelayanan publiknya baik masyarakat akan merasa puas, jika sebaliknya jika pelayanan tidak baik masyarakat tidak puas. Kepuasan masyarakatlah yang menjadi tolak ukur apakah baik buruknya pelayanan publik. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas/mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan. Dan Hakekat dari pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

2. Kinerja pelayanan publik

Pengertian sederhananya ialah prestasi kerja yang telah dicapai anggota organisasi. Baik buruknya penilaain terhadap pelayanan publik tergantung dari sejauh mana pelayanan itu diberikan. Jika ingin mencapai hasil yang diharapkan. Pekerja harus menjalankannya tugasnya sesuai dengan bidang yang digelutinya niscaya akan menghasilkan tujuan yang diharapkan. Pelayanan yang berkualitas tentunya dilakukan oleh orang yang sudah profesional. Jika ingin memperoleh kinerja yang baik seseorang pemimpin harus dapat menyeleksi pegawai pada penerimaan pegawai baru. Jabatan apa yang sedang ia cari, pegawai harus paham dengan jabatan tersebut. Penting bagi pemimpin menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuannya

3. Sumber daya aparatur pelayanan publik

Sumber daya aparatur merupakan aspek utama yang mengatur dan menjalankannya manajemen organisasi, tentunya dilakukan oleh sumber daya manusia. Dalam mencapai merencanakan melaksanakan maupun mengendalikan organisasi. Yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah aparatur pelayanan publik. Aparatur secara langsung menangani keluhan masyarakat, organisasi akan berjalan dengan baik jika sumber daya manusia didalamnya mempunyai kompetensi dan kualitas yang memadai bagi setiap pemimpin. memperhatikan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dalan menyelenggarakan pelayanan publik.

Pelayanan public menjadi tolak ukur berhasilnya reformasi birokrasi, reformasi yang berjalan dengan baik, maka tingkat kepercayaan publik atau masyarakat kepada pemerintah akan semakin tinggi. Selain itu, pelayanan public yang baik dan berkualitas akan di ikuti oleh penyelenggaraan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan professional, dengan demikian birokrasi bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme yang dapat merugikan bangsa ini sendiri.

4. Reformasi birokrasi pelayanan publik

Reformasi adalah perubahan untuk perbaikan suatu masyarakat atau pemerintah. Sendangkan birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karna berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan dapat kita simpulkan bahwa reformasi birokrasi sebagai perubahan terhadap sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang baik.

Reformasi politik ,ekonomi , sosial dan budaya terus mengalami perubahan dan mengembang tidak ketinggalan birokrasi juga mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka menyapu debu yang melekat dan sulit untuk dibersihkan dalam kehidupan birokrasi yang dikotori oleh sistem birokrasi zaman era modern.

Salah satu permasalahan yang masih ada di negeri ini adalah tentang pola pikir dan budaya kerja dalam birokrasi. Pola pikir yang tidak baik dapat menumbuhkan pola kerja yang juga tidak baik. Keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi, tentunya berdampak pada aspek kerja dan output kerja birokrasi. Pola pikir dapat di sebabkan oleh budaya birokrasi yang sudah mengakar, bisa juga karna kompetensi yang sudah dimilikinya. Kemudian budaya kerja yang tidak baik masih melekat dalam sistem birokrasi kita, sehingga sebaik apapun sumber daya yang kita milikidengan sarana prasarana yang mencukupi masih tidak bisa menghasilkan output yang maksimal, jika budaya birokrasi masih focus pada budaya birokrasi yang tidak baik, budaya birokrasi harus dihentikan melalui pemutusan regulasi yang menghambat lahirnya inovasi sumber daya aperatur untuk mendorong dan meningkatkan kualitas pelayanan public.

5. Good governance

UNDP mendefinisikan bahwa good governance adalah "the exercise of political, economic, and administratif authority a nation's affair at all level" ( penerapan kekuasaan politik,ekonomi , dan administrasi untuk mengelola urusan suatu negara pada semua tingkat). prinsip penting nya adalah pemerintah yang baik (good governance) . Tujuan utama dalam menjalankann organisasi adalah sebagai good governance masyarakat. Sebagai goal tentunya good governance membutuhkan sebuah proses yang baik dan profesional. Saling keterkaitan semua struktur pemerintahan memberikan ruang terbuka untuk tercapainya good governance. dengan system pemerintahan yang presidensial, didukung oleh system politik yang demokratis, memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencapai pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik bukan hanya menjadi tujuan pemerintah, namun campur tangan masyarakat juga mempunyai peran strategis dalam mencapai tujuan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close